Tulisanku Mengenai Tantangan TIK bagi Presiden Mendatang Dimuat Bisnis Indonesia

Alhamdulillah, hari ini tulisan ku dimuat di rubrik opini harian Bisnis Indonesia. Terima kasih Bisnis Indonesia.

Berikut isi lengkapnya:

Tantangan TIK untuk presiden mendatang

Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat berkepentingan terhadap pemilihan presiden dan siapa yang akan terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pemilu Legislatif April lalu memberikan citra negatif terhadap pemanfaatan TIK. Meski mengeluarkan biaya tidak sedikit, TIK dinilai tidak mampu membantu mempercepat penetapan hasil pemilu. Hasil yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada Pemilu 2004.

Alhasil, pilpres mendatang menjadi ujian apakah TIK hanya sekadar menghabiskan uang negara atau membantu mengakselerasi hasil perhitungan suara secepat hitung cepat (quick count).

Kedua, peran TIK ke depan akan menjadi demikian signifikan seiring dengan perubahan paradigma ekonomi, dari ekonomi industri ke arah ekonomi digital yang kreatif, apalagi pada 2015.

Dalam World Summit on Information Society (WSIS) telah disepakati bahwa di tahun tersebut, separuh penduduk dunia diharapkan sudah terkoneksi ke Internet.

Di tingkat ASEAN dan APEC bahkan disepakati dengan kewajiban broadband service obligation (BSO), sehingga seluruh desa yang diharapkan sudah mempunyai akses telepon pada 2010 perlu ditingkatkan dengan terkoneksi ke Internet berpita lebar (broadband).

Pada hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan dua milestone terkait dengan TIK, yaitu uji coba televisi digital dan peresmian akses telekomunikasi di daerah terpencil dan wilayah perbatasan.

Upaya ini penting dicatat mengingat migrasi dari analog ke digital merupakan sebuah keniscyaan yang tidak bisa diabaikan, dan pemasangan telepon ke desa-desa merupakan jawaban pengentasan kemiskinan akses telekomunikasi 31.824 desa yang belum tersentuh teleponi dasar.

Dalam banyak studi dipercaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, peresmian tersebut tentu bukanlah menjadi akhir tantangan sektor TIK Indonesia.

Indikator kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan TIK dalam pembangunan ekonomi di antaranya dapat dilihat dalam E-Readiness yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit.

Untuk 2008, Indonesia hanya berada di peringkat 68, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya, dengan nilai 3.59, sedangkan menurut World Economic Forum dalam Global Information Technology Report 2008-2009, Indonesia berada pada posisi 83 dari 134 negara, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

Untuk mengubah kondisi-apalagi Presiden Yudhoyono pernah meyakini bahwa pada 2030 nasib Indonesia akan berubah-menjadi satu dari lima negara maju di dunia-ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh presiden terpilih mendatang terkait dengan ICTnomic (ekonomi berbasis TIK).

Hal itu adalah konektivitas dan infrastruktur, lingkungan bisnis, lingkungan sosial dan budaya serta visi dan kebijakan pemerintah. Dalam hal konektivitas dan infrastruktur ada tiga tantangan utama: ketersediaan akses yang mengarah ke broadband, tarif yang terjangkau bagi masyarakat serta layanan yang berkualitas bagi semua.

Dalam hal lingkungan bisnis, perlu ditekankan bahwa menambahkan "e" (electronic) di depan e-commerce, e-government, e-health dan e-education, tidaklah mengubah hal utamanya menyangkut commerce, government, health ataupun education.

Terkait dengan sosial dan budaya, SDM Indonesia perlu mendapat literasi mengenai pemanfaatan TIK dan menggunakannya secara cerdas. Pada akhir 2008, diperkirakan jumlah pengguna Internet Indonesia baru sekitar 30 juta atau sekitar 13% dari populasi yang ada.

Sulit rasanya bicara ekonomi digital jika edukasi masyarakat dan pengetahuan mengenai Internet tidak cukup baik. Yang cukup unik, selain masyarakat yang sudah melek Internet, Indonesia sejatinya masih memiliki masyarakat yang ada di pedalaman dan masih alergi terhadap pemanfaatan teknologi baru, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang agraris.

Belajar dari Malaysia, negeri jiran yang bercokol di posisi 34 e-readiness, jauh-jauh hari yaitu pada 1991 PM Mahathir Muhammad mengemukakan Vision 2020 agar negaranya menjadi negara maju. Itu dilakukan dengan membangun Multimedia Super Corridor (MSC).

MSC merupakan proyek pembangunan terkait dengan TIK yang paling komprehensif. Lebih dari sekadar technology park, MSC merupakan kendaraan untuk mentransformasikan sosial dan ekonomi Malaysia menuju masyarakat berpengetahuan pada 2020.

Langkah Mesir dalam pengembangan industri dalam negeri layak juga dicontoh. Pada 2005 Pemerintah Mesir membentuk Information Technology Industry Development Authority (ITIDA) untuk membangun sektor TIK yang berorientasi ekspor.

Beberapa langkah yang dilakukan ITIDA di antaranya adalah membangun dan memperluas industri TIK di tingkat nasional, meningkatkan kesempatan bagi produk-produk TIK lanjutan Mesir untuk diekspor, memberi ruang bagi investasi di industri TIK serta membantu pembangunan dan pertumbuhan perusahaan yang bekerja di sektor TIK.

Belum masuk UU
Tantangan lainnya adalah menjawab perkembangan konvergensi. Konvergensi menjadi kunci masa depan TIK. Bahkan, tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, konvergensi antara telekomunikasi, media (penyiaran) dan informatika telah hadir. Hanya saja, perkembangan tersebut belum tecermin dalam UU yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk penyiaran.

Selain UU tersebut, UU lain yang bersinggungan dengan TIK adalah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semangat utama perubahan menuju regulasi konvergen adalah menjaga harmonisasi antara kepentingan masyarakat banyak dan industri telekomunikasi, antara kemajuan teknologi konvergensi dengan kebutuhan masyarakat akan layanan teknologi informasi yang murah, andal, aman dan berkualitas, juga antara kepentingan nasional dan global.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah format regulator TIK ke depan. Saat ini ada begitu banyak lembaga negara yang dapat dijadikan perbandingan. Namun, industri konvergensi tentu membutuhkan regulator yang unik, tetapi harus independen dari kepentingan penyelenggara.

Adopsi masyarakat dan sektor bisnis terhadap pemanfaatan TIK juga perlu dikedepankan sebagai ukuran kesuksesan implementasi dari saluran digital untuk masyarakat dan kalangan bisnis.

Hal yang belum tergarap secara maksimal adalah membuat dan mengembangkan konten lokal yang mencerdaskan, menarik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dari trafik Internet Indonesia saat ini, mayoritas bersifat download dibandingkan dengan upload dan lari ke jaringan internasional. Inilah tantangan yang harus dijawab pemimpin mendatang.