Komitmen Pemerintah! Demikian Kunci Pengembangan TIK di Australia

Kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di suatu negara adalah komitmen pemerintahannya. Seperti yang dicontohkan Australia. Pemerintah di sana, sejak sejak Desember 1997, berkomitmen untuk mengembangkan layanan pemerintahan secara elektronik. Targetnya, semua layanan pemerintahan yang penting akan online pada Desember 2001.

Dengan komitmen yang kuat, Perdana Menteri Australia John Howard saat Kongres Dunia mengenai Teknologi Informasi yang digelar di Adelaide pada Februari 2002, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah berhasil mencapai target tersebut. Namun, itupun belum cukup.

John Howard kemudian juga mengungkapkan fase berikutnya dari keberhasilan yang dicapai tersebut, yaitu meningkatkan jenis layanan online dengan berfokus pada transaksi yang interaktif antara pemerintah, publik dan sektor bisnis, yang dalam hal ini untuk usaha kecil dan menengah (UKM) agar pengeluaran dan kompleksitas adminitrasi dapat diminimalisasi.

Era baru layanan pemerintahan secara elektronik, juga membuat pemerintah mengubah desain layanan ke depan untuk seluruh wilayah Australia dengan mengubah struktur birokrasi dari birokrasi industri ke birokrasi informasi. Perubahan tersebut dapat terjadi jika ada kolaborasi di antara pihak pemerintah dalam mengantarkan layanan virtual dan terintegrasi itu mengubah paradigma layanan pemerintahan tradisional untuk menyesuaikan dengan kebutuhan warga negara. Termasuk di dalamnya adalah merestrukturisasi proses tradisional, menyesuaikan investasi teknologi dengan perubahan tersebut serta memanej proyek untuk memastikan pengembalian investasi.

Di tahun 2002, apa yang dilakukan negara bernama formal Commenwealt of Australia ini, mendapat pengakuan. Menurut laporan United Nations on E-Government, negara yang terbentuk sejak 1901 ini dinilai berhasil memimpin di wilayah Asia Pasifik dalam transisi menuju layanan pemerintahan secara elektronik. Secara global, Australia mendapat posisi di nomor dua, di bawah Amerika Serikat. Peringkat tersebut didasarkan pada beberapa kriteria penilian seperti kecanggihan layanan online, penetrasi internet dan kehadiran situs-situs pemerintahan.

Namun begitu, pekerjaan belum bisa dianggap selesai. Seperti dinyatakan Management Advisory Committee of the Australian Public Service , yang perlu dilakukan berikutnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan e-government. Termasuk dalam proyek tersebut adalah bagaimana mempromosikan layanan yang terintegrasi itu melewati batas-batas yurisdiksi, dan membantu untuk membagi pengetahuan dan pengalaman lintas pemerintahan commenwealth dan negara bagian.

Strategi

Pemerintah berpenduduk lebih dari 20 juta ini menyusun government online strategy sebagai kerangka kerja antardepartemen dan berbagai pihak untuk mencocokan komitmen mengenai layanan apa saja yang akan ditempatkan secara online. Untuk membantu menentukan target yang akan dicapai, dilakukan empat survei, sehingga didapat data semua referensi pengembangan e-government.

Yang menjadi kunci utama strategi dari layanan pemerintahan secara online adalah bagaimana membuat pengguna percaya terhadap layanan tersebut mengingat identitas pribadi terlibat dalam transaksi elektronik, yang mungkin saja dapat digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang merugikan. Dalam kerangka kerja, masalah kepercayaan dan keamanan menjadi concern pemerintah untuk memproteksi identitas pengguna layanan elektronik.

Seperti yang dilakukan Australian Taxation Office (ATO). ATO terdepan dalam pengembangan dan implementasi layanan tradisional yang membutuhkan tingkat keamanan data yang tinggi, serta memungkinkan klien mereka untuk mengakses informasi sepanjang hari. Layanan ATO di antaranya adalah e-tax. Lewat fasilitas e-tax, masyarakat yang berkepentingan dengan masalah pajak mendapatkan layanan pajak secara elektronik dengan menggunakan teknologi termutakhir dalam enkripsi dan sertifikat digital untuk menjamin keamanan dan keotentikan informasi yang dikirimkan ke ATO.

Dengan e-tax, kantor pajak sendiri dapat memproses hampir seratus persen persoalan pajak dalam waktu 14 hari dengan 80 persen di antaranya kurang dari 10 hari. Berdasar survei secara online, para pengguna layanan elektronik kian meningkat dari tahun ke tahun dan hampir semua warga menggunakan layanan pajak elektronik ini dengan jam tersibuk untuk mendownload dan memasukkan informasi berkisar pada jam 18.00-22.00, jam di mana kantor-kantor pajak yang ‘real’ sudah tutup.

Yang tidak dilupakan dalam strategi pengembangan e-government adalah masalah akses bagi orang-orang yang cacat dan mempunyai koneksi internet berkecepatan rendah. Dengan berfokus pada customer, untuk pengguna yang berbeda disediakan portal yang berbeda. Portal yang digunakan sebagai gerbang dan sembilan portal lainnya diperkenalkan pada September 2000.

Portal-portal itu meliputi: komunitas (

http://www.community.gov.au/), keluarga (http://www.families.gov.au), regional Australian (http://www.regionalaustralia. gov.au/), pemuda (http://www.youth.gov.au/), pertanian (http://www.agriculture. gov.au/), budaya dan rekreasi (http://www.cultureandrecreation.gov.au/), pendidikan (http://www.education.gov.au/), Industri dan ilmu pengetahuan (http://www.scienceandindustry.gov.au/) serta pekerjaan (http://www.workplace.gov.au/). Portal lainnya hadir di tahun 2002 (htpp://www.australia.gov.au).

Ke depannya, publik juga dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa perlu tahu departemen mana yang menyediakan layanan tersebut. Seperti diujicobakan Trial of Innovative Government Electronic Regional Services (TIGERS) yang menghabiskan 10 juta dolar Australia untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan secara elektronik yang melibatkan seluruh bagian pemerintah, dengan fokus mengantarkan layanan untuk regional dan komunitas pedesaan.

Infrastruktur dan Investasi

Pembangunan untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan yang menembus batas-batas departemen tersebut membutuhkan standardisasi dan interoperabilitas. Kebutuhan tersebut membuat seluruh pihak perlu mempertimbangkan kembali mengenai investasi teknologi informasi untuk memastikan investasi yang dikeluarkan dapat dialamatkan untuk memenuhi kebutuhan layanan yang dimaksud.

Untuk memfasilitasi hal itu, Management Advisory Committee, menyetujui untuk membentuk sub komite Information Technology Architecture and Governnance (ITAG). ITAG membuat kerangka kerja untuk menjadi rujukan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berikut investasinya. Kerangka kerja teknologi informasi dan komunikasi dikeluarkan pada Oktober 2002, dengan judul “Australian Government Use of Information and Communications Technology: A New Governance and Investment Framework.”

Obyektif dari kerangka kerja tersebut di antaranya adalah memfasilitasi secara makro terhadap pendekatan teknologi informasi dan komunikasi, meski tiap pihak akan bertanggung jawab terhadap penyusunan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masing-masing. Kemudian, selain mempromosikan kolaborasi yang lebih dekat antarpihak dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi, pada fase berikutnya, juga mendukung pendekatan koperatif dalam menentukan standar, investasi, keamanan, privasi maupun penggunaan infrastruktur secara bersama.

Kolaborasi yang dimaksud dalam menginetgrasikan layanan, misalnya dilakukan Australian Quarantine Service dengan Australian Customs Service dalam hal persetujuan eksport. Kemudian juga antara Departemen Keluarga dan Masyarakat, berasosiasi dengan UKM di Australia, menggunakan sistem teknonologi yang membantu para staf untuk membuat kebijakan terkait dengan kesejahteraan keluarga.

Sebagai bagaian dari reformasi pemerintahan melalui paket Australian Working Together, dibangun pula hubungan yang lebih baik antardepartemen dan berbagai pihak dengan menggunakan solusi inovatif dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah jalinan antardepartemen cukup baik, pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan warga negara pun dilakukan. Sehingga, layanan terhadap masyarakat makin berkembang, hasil yang dihargai serta terjadinya efisiensi secara umum dari sistem sosial secara keseluruhan.

Saat ini, ada sekitar dua ribu layanan dan informasi yang tersedia secara online, dengan mayoritas dapat mendukung transaksi online juga. Adapun mayoritas pengguna layanan e-government di Negari Kangguru tersebut berasal dari kalangan bisnis dan kemudian warga negara Australia. Australia sendiri terdiri dari enam negara bagian yang meliputi: New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria dan Western Australia. Sementara itu ada 10 teritori Australia di luar batas negara-negara bagian tersebut. Dari 10, dua merupakan terirori otonomi yaitu The Australian Capital Territory dan The Northern Territory.

Kemajuan Substansial

Pemerintah Australia membuat kemajuan yang substansial dalam pengimplementasian e-government, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Pemerintah commonwealth, negara bagian dan teritori mempromosikan pendekatan terkoordinasi dalam e-procurement untuk memastikan penyedia barang dan jasa dengan pemerintah berdagang dengan cara yang konsisten satu sama lain. Kerangka kerja mengenai e-procurement telah diperkenalkan sejak Agustus 2001 untuk memastikan pemasok dan pemerintah mendapat keuntungan penuh dari investasi dalam e-commerce.

Dalam membantu sektor UKM, diluncurkan pula program bantuan dengan dana senilai 3,25 juta dolar Australia untuk membantu UKM dalam penggunaan elektronik dalam mencari pasar, perbaikan sistem keuangan serta membantu menyediakan informasi kepada UKM mengenai informasi khusus yang dibutuhkan. Tak ketinggalan, menyediakan panduan dan alat serta membantu mengadopsi sistem e-procurement yang jelas berbeda dengan sistem berdagang secara tradisional.

Yang cukup berkembang juga adalah penyediaan layanan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Penempatannya, yang menyediakan cara efektif serta efisien untuk para pencari kerja menemukan pekerjaan secara online. Database lowongan kerja secara nasional berisi semua lowongan kerja yang ada disemua jaringan layanan kerja di Australia, iklan lowongan kerja di koran-koran nasional, lowongan kerja yang tercantum di gazette layanan publik, serta lowongan yang berasal dari lembaga layanan recruitment dan konsultasi kerja. Jutaan lowongan kerja telah dihasil jobsearch dengan sekitar satu juta halaman situs yang bisa diakses.

Tak ketinggalan, Australia juga membangun jaringan pengetahuan dengan pembelajaran secara elektronik (e-learning). Education Network Australia ini dapat dilihat pada situs EdNa Online, The Learning Federation, serta My future. Dengan e-learning, maka cara-cara belajar tradisional yang harus hadir ke sekolah, bisa digantikan dengan komputer. Kurikulum bisa didapat secara online, pendekatan yang digunakan adalah “learning object” sehingga memungkinkan antara siswa dan ‘guru’ dapat ditentukan dan materi pelajaran juga dapat digunakan berulang-ulang. Dan yang bisa diabaikan, sistem ini juga tidak menghilangkan sifat interaktif.

*Pernah dimuat di Majalah E-Indonesia