Perkembangan information and communication technology (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia sekilas menampakkan perkembangan yang cukup pesat. Jika melihat angka-angka, seperti pengguna telepon seluler yang hingga akhir 2009 mencapai 160 juta pengguna, FWA (fixed wireless access) pada angka 25,5 juta lebih serta pengguna internet yang menggapai 45 juta, seakan-akan kerja memajukan TIK sudah pada tahap selesai sehingga bisa dilakukan santai. Pendapat itu keliru, sebab ada tantangan besar yang harus dipenuhi pada 2015 mendatang.
Berdasar World Summit on the Information Society (WSIS) yang diadakan di Jenewa (2003) dan Tunisia (2005), dan dipantau pada pertemuan terakhir WSIS di Jenewa beberapa waktu lalu, ada 10 target yang harus dicapai tiap negara dalam hal TIK di tahun 2015, yang sejalan dengan target waktu Millenium Development Goals (MDG). Target-target yang dimaksud seperti terhubungnya seluruh desa dengan TIK serta tersedianya akses bagi masyarakat, terhubungnya perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, pusat sains dan penelitian, perpustakaan, pusat budaya, museum, kantor pos dan pusat arsip, pusat kesehatan dan rumah sakit, serta seluruh pemerintahan baik pusat dan daerah dengan TIK, berikut menyediakan situs dan alamat surat elektronik (e-mail).
Target lainnya adalah mengadopsi pelajaran TIK untuk sekolah dasar dan sekolah menengah guna menghadapi tantangan masyarakat informasi, memastikan bahwa seluruh populasi mempunyai akses menerima tayangan televisi dan radio, mendukung pengembangan konten untuk memfasilitasi kehadiran dan penggunaan seluruh bahasa di internet, serta memastikan lebih dari separuh populasi mempunyai akses ke TIK.
Disayangkan bahwa data mengenai Indonesia tidak tampak dalam monitoring target WSIS karena data yang dianalisis hanyalah berasal dari negara yang menjawab kuesioner yang dikirimkan International Telecommunication Union (ITU) terkait target WSIS. Namun begitu, ada beberapa analisis lain yang bisa dijadikan acuan kemajuan TIK Indonesia. Di antaranya adalah Digital Economy Rankings 2010 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU).
Dalam laporan bertajuk “Digital Economy Rankings 2010: Beyond E-Readiness”, posisi kesiapan TIK Indonesia tidak bergeming dari posisi 65 dari 70 negara yang dianalisis, sama seperti pada posisi 2009, meski secara nilai ada peningkatan dari 3,51 ke 3,60. Di peringkat pertama adalah Swedia dengan nilai 8,49. Di antara negara ASEAN, posisi Indonesia masih di bawah Singapura (8), Malaysia (36), Filipina (54) maupun Vietnam (62).
Meski berbeda, namun peringkat ini tetap bisa menjadi cermin karena beberapa indikator juga mengikuti kecenderungan dunia digital. Seperti isu konektivitas dan infrastuktur teknologi, lingkungan bisnis, sosial budaya, hukum, visi dan regulasi pemerintah serta adopsi konsumen dan bisnis. Bahkan di 2010 ini, ada beberapa perubahan. Seperti menyangkut indikator penetrasi pita lebar (broadband) berbasis serta optik maupun teknologi 3G/4G, keterjangkauan tarif untuk 256 kbps, kemudian penetrasi internet dibanding 100 persen populasi serta tingkat pendidikan sebagai prakondisi untuk memanfaatkan layanan TIK termasuk melek internet, kewirausahaan, inovasi maupun kemampuan teknis untuk bekerja.
Sementara itu, berdasar United Nation E-Government Survey 2010, nasib Indonesia juga tidak lebih baik. Menurut peringkat E-Government Index yang di dalamnya termuat indikator layanan online, infrastruktur telekomunikasi maupun modal sumber daya manusia, Indonesia berada di peringkat 109 dari 183 negara. Posisi Indonesia lagi-lagi di bawah Singapura (11), Malaysia (32), Filipina (78) maupun Vietnam (90). Dari kenyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa kerja belum selesai karena pekerjaan rumah masih banyak yang harus diselesaikan.
Upaya ke Depan
Untuk menciptakan masyarakat informasi global dan menjadi bagian darinya, jelas bahwa target separuh populasi Indonesia untuk bisa mengakses internet pada 2015 harus menjadi prioritas. Bahkan dengan kecenderungan dunia yang berubah menuju layanan broadband, maka beberapa perubahan strategi perlu dilakukan. Seperti mengubah filosofi universal service obligation atau kewajiban pelayanan universal (USO) menjadi kewajiban pelayanan broadband (BSO).
Selain kesenjangan infrastruktur TIK antara wilayah Barat dan Timur, hal lain yang juga perlu di atasi adalah kesenjangan digital antara kota dengan desa. Begitu juga dengan miskin-nya konten yang berkualitas, serta budaya yang lebih sering mengunduh (download) daripada mengunggah (upload). Wacana memanfaatkan dana USO ke arah lebih luas jadi semacam ICT Fund, perlu didorong karena dana dari masyarakat pengguna jasa TIK yang tidak kecil tersebut dapat dimanfaatkan kembali ke masyarakat, bahkan lebih bernilai. Membangun tulang punggung (backbone) serta optik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur—yang kurang diminati investor, menambah internet exchange di beberapa wilayah tanah air, mendirikan inkubator konten nasional maupun upaya pemberdayaan masyarakat agar cerdas dalam memanfaatkan TIK, dapat menjadi prioritas penggunaan ICT Fund.
Namun tentunya, upaya memajukan TIK Indonesia bukan hanya menjadi tugas satu sektor atau kementerian saja, tapi juga melibatkan pihak lainnya. Misalnya saja masalah energi listrik. Hal yang bombastis bila kita bicara penggunaan TIK, namun listrik saja sulit bahkan tidak ada. Sebab, hadirnya perangkat elektronik, mau tidak mau, membutuhkan dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan listrik.
Begitu juga dengan upaya menghubungkan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, pusat sains dan penelitian, perpustakaan, pusat budaya, museum, kantor pos dan pusat arsip, pusat kesehatan dan rumah sakit, serta seluruh pemerintahan baik pusat dan daerah dengan TIK, semua merupakan pekerjaan besar yang perlu ditangani bersama. Karena pekerjaan besar dan menyangkut banyak sektor, e-leadership dari pimpinan negeri juga diperlukan di sini.
Seperti dilakukan mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad yang jauh-jauh hari sejak 1991 mengemukakan mimpinya mengenai TIK di negeri jiran tersebut. Melalui “Vision 2020” Mahathir bercita-cita agar Malaysia menjadi negara maju, yang dilakukan dengan membangun Multimedia Super Corridor (MSC). Bukan cuma Malaysia, banyak negara-negara lain juga pembangunan TIK-nya dipimpin langsung presiden atau perdana menteri-nya. Sebab diyakini bahwa TIK akan menjadi motor ekonomi ke depan, yang bahkan menjadi lokomotif kemajuan bangsa maupun kesejahteraan masyarakat.
1 komentar:
Bagus tulisannya, didukung dengan data yang cukup. Inti tulisan ini menurut saya ada di alinea 8-9, dimana itu semestinya bisa menjadi rencana kerja pemerintah (Kemkominfo) agar dunia ICT ga mbulet spt sekarang ini.
Posting Komentar