Duh...Kasihan Nasib TKI Kita

NASIB Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencoba mengadu nasib ke luar negeri benar- benar sial. Di negara tujuan, banyak TKI menjadi korban kekerasan sampai kematian. Kalaupun selamat hingga tiba kembali ke Tanah Air, begitu turun dari pesawat di bandara, bukan sambutan "pejuang devisa" didapat. Mereka justru menjadi korban pemerasan.

Namun, meski telah banyak korban jatuh, penanganan terhadap kekerasan dan pemerasan terhadap TKI tidak menunjukkan perkembangan berarti. Bahkan, kasus TKI korban kekerasan di luar negeri menumpuk dan pemerasan di dalam negeri tidak berkurang. Hal itu terjadi karena semua pihak yang terkait masalah TKI ikut memberi andil terjadinya kasus buruk yang menimpa TKI.

Pangkal dari masalah TKI terjadi sejak di Tanah Air, sejak niat untuk menjadi calon TKI muncul. Kasus yang terjadi di Indonesia begitu khas. Niat menjadi TKI lebih banyak didominasi masalah uang agar TKI bisa lepas dari belenggu kemiskinan. Niat baik itu tidak diikuti pendidikan memadai sehingga menjadi TKI lebih didorong kenekatan. Nekat mengadu nasib di negeri orang dengan bayaran uang asing, yang tentu lebih besar dari pekerjaan serupa di Tanah Air.

Dengan pertimbangan ekonomis itu, calon TKI "rela" membayar PJTKI sekitar Rp 5 juta. Jika bernasib baik, tawaran sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, maupun sopir disambutnya. Meski telah mengalami "gemblengan" di penampungan PJTKI, dengan kondisi memprihatinkan, bekerja di luar negeri tentu berbeda dibandingkan dengan di dalam negeri. Selain sistem dan lingkungan kerja, yang tak bisa diabaikan begitu saja adalah kultur, kondisi geografis, dan aturan hukum yang berlaku di negara yang dituju. Dalam banyak kasus, miskinnya pengetahuan mengenai hal itu terkalahkan oleh tekad mengubah nasib.

Inilah masalahnya. Ketidaktahuan akan kultur membuat sering terjadi kesalahpengertian antara majikan dan pekerja. Bayangan untuk bisa bercengkerama antarpekerja, seperti di Tanah Air, tidak dapat dilakukan karena secara budaya negara yang dituju bersifat individualistis. Bagi yang bekerja di Timur Tengah, kondisi geografis mempengaruhi tingkat kebetahan bekerja. Kekerasan bisa diakibatkan karena ketidakbetahan pekerja yang membuat majikan marah. Ini diperparah jarak antarrumah yang cukup jauh dan lingkungan kerja yang tertutup seperti benteng. Kasus penganiayaan maupun pemerkosaan begitu terbuka untuk terjadi tanpa dapat diketahui banyak orang.

Minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan ke mana mengadu, membuat banyak pekerja, terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan hanya bisa pasrah. Syukur bila ada pekerja Indonesia, atau negara tetangga, berbaik hati menyelamatkan mereka. Sebab, untuk kabur-biasanya disebut dengan istilah kaburan-pun tidak mudah. Jika tertangkap, penjara balasannya.

Lepas dari kasus penganiayaan di negeri orang, tak berarti TKI yang kembali ke Tanah Air lepas dari masalah. Karena menganggap mereka yang baru kembali dari luar negeri membawa banyak uang hasil keringat mereka bertahun-tahun, TKI pun menjadi obyek pemerasan. Apalagi di Bandara Soekarno-Hatta yang begitu jelas dibedakan, mana TKI dan mana mereka "turis", dengan pembedaan terminal kedatangan. Akibatnya, mereka yang ingin memeras TKI lebih terfokus.

Bukan rahasia lagi jika untuk membawakan satu koper saja, pemeras menggotongnya beramai-ramai hingga empat atau lima orang dan meminta bayaran di atas normal dan per orang bukan per koli. Bukan rahasia TKI yang tidak dijemput keluarga maupun PJTKI harus mengeluarkan uang "pengertian" agar bisa lepas dari bandara. Yang memilukan, uang hasil jerih payah TKI di negara orang amblas karena terhipnotis penjahat yang mangkal di bandara, termasuk pembajakan bus yang mengangkut TKI di perjalanan.

Sebelum berangkat ke negara tujuan, sebetulnya TKI telah menjadi obyek pemerasan dan penipuan. Penipuan terjadi karena bergentayangannya pencari kerja atas nama PJTKI tertentu, yang ternyata PJTKI palsu alias "bodong". Pemerasan terjadi saat TKI ingin segera diberangkatkan ke luar negeri. Karena lowongan kerja bersifat rebutan, siapa sanggup membayar lebih dari nilai yang telah ditetapkan, yang bersangkutan diiming-imingi segera dikirim.

Persoalan utama tidak henti-hentinya kasus yang menimpa TKI karena TKI hanya dilihat sebagai komoditas. Akibatnya, tidak ada arah jelas mengenai pengiriman TKI ke luar negeri. Kita mestinya melihat negara tetangga Filipina. Mayoritas, mereka mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja terdidik. Jadilah banyak pekerja negara ini mengisi posisi paramedis ataupun engineer. Berbeda dengan kita yang mayoritas menjadi tenaga kerja tidak terdidik.

Meski tidak pada posisi yang menguntungkan dan menyenangkan, mengalirnya TKI ke luar negeri akibat jasa tenaga kerja menjadi pasar yang menjanjikan harapan. Bagi TKI, kerja ke luar negeri diharapkan bisa memberi penghasilan lebih besar. Bagi PJTKI, pengiriman tenaga ke luar negeri merupakan lahan bisnis empuk, di mana mereka bisa "bermain" lewat biaya pengiriman TKI, jasa penampungan, dan potongan harga pesawat. Pemerintah, selain mengurangi pengangguran, ekspor tenaga kerja diharapkan menambah devisa dari penghasilan yang dikirim maupun di bawa TKI ke tanah air.

Meski sebagai pejuang devisa, yang disayangkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri. Jika hanya mengandalkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 104A, keefektifannya diragukan sebab hanya bersifat sektoral terkait Depnaker saja. Selain itu, hingga kini pemerintah memberangkatkan TKI ke luar negeri hanya memberangkatkan saja. Jaminan keselamatan di negara tujuan tidak terjamin karena tidak adanya kesepakatan bersama negara penerima TKI.
Akibatnya, seperti banyak kasus di Arab Saudi, masalah TKI diselesaikan menurut wewenang pemerintah setempat dan posisi pemerintah kita tidak bisa mengintervensi keputusan yang mereka ambil.

Meski dalam cerita, tidak tertutup kemungkinan banyak TKI mendapat posisi cukup baik dan perlakuan begitu baik dari majikan. Bahkan, saat pulang tidak hanya diantar hingga bandara setempat, namun hingga sampai ke Indonesia. Perlakuan atas TKI tampaknya berbeda tergantung negara penerima. Apalagi di negara maju, yang begitu menghargai pekerja sebagai aset perusahaan.

Hanya saja sambil menunggu lahirnya UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) serta kesepakatan jelas dan menjamin TKI dengan negara penerima, baiknya semua bentuk pengiriman tenaga kerja dihentikan sementara. Jika tidak, kasus menyangkut TKI akan kian bertumpuk, sementara pemerintahnya tak bisa berbuat apa- apa. Padahal, pemerintah tetap merupakan kunci harapan perbaikan penanganan masalah TKI. Pedulikah?