Tulisan tentang Potensi Jejaring Sosial dan "People Power"

Tulisan saya tentang "Jejaring Sosial dan "People Power" (Kekuatan Rakyat) dimuat di Harian Kompas (Kamis, 5 November 2009). Beriktu tulisannya. Selamat membaca:

Jejaring Sosial dan Kekuatan Rakyat

Hingga kini lebih dari setengah juta pengguna jejaring sosial Facebook bergabung dalam ”Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto”.

Dukungan itu sebagai respons atas penahanan dua unsur pimpinan (nonaktif) KPK terkait kasus yang dinyatakan kepolisian sebagai ”penyalahgunaan wewenang”.

Gerakan yang melibatkan pengguna Facebook—facebookers—ini merupakan kali kedua setelah beberapa waktu lalu bergerak cepat dalam mendukung Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim e-mail keluhan ke beberapa teman.

Peran internet

Julianne Schultz dalam Universal Suffrage? Technology and Democracy mengatakan, kemampuan adaptif teknologi memiliki kapasitas untuk memengaruhi kemampuan masyarakat berfungsi di sebuah masyarakat demokrasi. Itu sebabnya teknologi berpotensi memengaruhi hakikat demokrasi itu sendiri.

Dengan hadirnya internet, misalnya melalui mailing list, topik diskusi atau percakapan yang semula berkisar soal ilmu pengetahuan meluas. Informasi dari politik, teknik, hingga erotik hadir di sini. Wilayah publik menggantikan matriks demokrasi politik seperti di kafe, taman, sudut jalan, yang diistilahkan Jurgen Habermas sebagai ruang publik.

Dalam melihat emansipasi politik, penggunaan kata ”publik”, ”berbicara”, dan pertemuan ”tatap muka” cukup membingungkan dan kompleks. Selain hal itu hanya berupa ”kedipan elektronik”, juga karena piksel-piksel itu dikirim individu dari lokasi-lokasi berbeda, jauh, dan mungkin belum pernah bertemu. Namun, ruang publik, apalagi dengan Web 2.0, juga bisa diciptakan dan berlangsung melalui tampilan elektronik di layar monitor.

Di Indonesia, setelah lebih dari tiga dekade rezim Soeharto menikmati kontrol yang hampir mutlak atas ruang media, komunikasi dan informasi, internet menjadi alat penting mengakhiri era ini. Pelengseran rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ke Orde Reformasi sedikit banyak juga dipengaruhi gelombang informasi lewat internet.

Peran internet sebagai media alternatif saat media dalam negeri dihantui ketakutan pascapemberedelan Tempo, Editor, dan DeTIK cukup signifikan. Beberapa situs, Apakabar, Indonews, Joyonews, Pijar Online dan Tempo Interaktif, memberi warna percepatan penyebaran informasi politik yang kontroversial dan kritis saat itu. Situs-situs itu lebih cepat menebar berita daripada media massa lain.

Jejaring sosial

Dalam setahun terakhir ini, peran jejaring sosial amat terasa. Banyak orang yang sudah lama tak bertemu dipertemukan melalui jejaring sosial seperti Facebook. Pertemuan yang semula bersifat online berlanjut ke ”kopi darat”. Beragam reuni digelar, dari teman kuliah hingga kawan sekolah. Di sini terlihat, pertemanan yang bersifat online bisa menjadi offline bilamana ada keterkaitan yang mengikat dalam pertemanan offline, misalnya teman sekolah, kawan di kampus, komunitas tertentu, maupun rekan kerja. Bentuk pertemanan tanpa latar belakang seperti itu tidak dapat dikategorikan pertemanan yang nyata.

Ketika banyak seruan melalui jejaring sosial mengenakan pita hitam sebagai ”kelanjutan” dukungan terhadap KPK, diakui atau tidak, seruan tidak banyak dilakukan. Sebab, bentuk persetujuan dukungan lewat jejaring sosial amat mudah. Terima notifikasi, lalu tinggal klik apakah kita setuju atau tidak gerakan itu. Berbeda dengan realitas. Pita harus dicari bahkan dibeli, untuk demo bersama tentu juga butuh dana, sehingga akhirnya hanya sebatas dukungan online saja.

Namun, bukan berarti jejaring sosial dapat diabaikan. Jika ada pihak yang pandai menggerakkan komunitas yang online menjadi offline, apalagi dengan mengusung isu satu ”musuh bersama”, bukan tidak mungkin jejaring sosial dapat menjadi kendaraan meraih simpati publik, yang meluas memicu kekuatan rakyat.

Karena itu, sebelum itu terjadi, galangan opini maupun isu yang mengemuka melalui jejaring sosial tetap perlu menjadi perhatian. Setidaknya, kalau tak menggerakkan rakyat ke jalan, demokrasi melalui ”kedipan layar elektronik” tetap lebih berbiaya murah dan potensi kerusakan yang dihasilkan tak semenakutkan jika ratusan ribu orang berkumpul untuk berdemo. Itu bisa dikatakan, kedewasaan demokrasi sebenarnya, berpendapat tanpa harus dengan kekerasan.

Rendra, Sajak Sebatang Lisong dan Kemerdekaan

Menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-64, Budayawan WS Rendra berpulang menghadap Sang Khalik. Duka cita yang mendalam pastinya. Dan tentu, bukan tanpa sebab, saya mencoba menghubungkan antara WS Rendra dengan Kemerdekaan. Sebab, si ”Burung Merak” ini merupakan tokoh yang begitu mengkritisi arti kemerdekaan.

Beruntunglah, Indonesia mempunyai manusia seperti Rendra, yang tetap kritis, tak lekang karena zaman dan perebutan kekuasaan. Bahkan, saat Soeharto berkuasa, yang segala macam kebebasan dalam kondisi terkekang, Rendra mampu dan berani bersuara lewat puisi-puisinya. Bukan Cuma pandai kritik dan memahami persoalan sosial, budaya, dan politik kekinian, Rendra cukup disegani kemampuannya berseni, yang bukan Cuma di dalam negeri, tapi juga di mancanegera.

Salah satu puisi yang saya suka adalah ”Sajak Sebatang Lisong”. Saya mendengar Rendra membacakan puisi ini ketika memperingati 50 tahun Indonesia Merdeka di Taman Ismail Marzuki 14 tahun lalu.

Foto: Wikipedia

Sajak Sebatang Lisong

menghisap sebatang lisong
melihat Indonesia Raya
mendengar 130 juta rakyat
dan di langit
dua tiga cukung mengangkang
berak di atas kepala mereka
matahari terbit
fajar tiba
dan aku melihat delapan juta kanak - kanak
tanpa pendidikan
aku bertanya
tetapi pertanyaan - pertanyaanku
membentur meja kekuasaan yang macet
dan papantulis - papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan
delapan juta kanak - kanak
menghadapi satu jalan panjang
tanpa pilihan
tanpa pepohonan
tanpa dangau persinggahan
tanpa ada bayangan ujungnya
……………………..
menghisap udara
yang disemprot deodorant
aku melihat sarjana - sarjana menganggur
berpeluh di jalan raya
aku melihat wanita bunting
antri uang pensiunan
dan di langit
para teknokrat berkata :
bahwa bangsa kita adalah malas
bahwa bangsa mesti dibangun
mesti di up-grade
disesuaikan dengan teknologi yang diimpor
gunung - gunung menjulang
langit pesta warna di dalam senjakala
dan aku melihat
protes - protes yang terpendam
terhimpit di bawah tilam
aku bertanya
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair - penyair salon
yang bersajak tentang anggur dan rembulan
sementara ketidak adilan terjadi disampingnya
dan delapan juta kanak - kanak tanpa pendidikan
termangu - mangu di kaki dewi kesenian
bunga - bunga bangsa tahun depan
berkunang - kunang pandang matanya
di bawah iklan berlampu neon
berjuta - juta harapan ibu dan bapak
menjadi gemalau suara yang kacau
menjadi karang di bawah muka samodra
……………………………
kita mesti berhenti membeli rumus - rumus asing
diktat - diktat hanya boleh memberi metode
tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan
kita mesti keluar ke jalan raya
keluar ke desa - desa
mencatat sendiri semua gejala
dan menghayati persoalan yang nyata
inilah sajakku
pamplet masa darurat
apakah artinya kesenian
bila terpisah dari derita lingkungan
apakah artinya berpikir
bila terpisah dari masalah kehidupan

Puisi ini sangat tepat didengungkan terus, termasuk jelang Hari Kmerdekaan ke-64 ini. 64 tahun lalu, soekarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia, memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang direbut dengan segala pengorbanan, air mata, darah dan nyawa. Perjalanan Bangsa Indonesia membawa kita hingga sekarang, ke sini.

Satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan kita semua, sudahkah negara ini benar-benar merdeka? Tentu pertanyaan yang tidak sulit dijawab, ketika kemiskinan masih merajalela, kebodohan makin meluas karena biaya pendidikan yang kian mahal, kesehatan yang juga masih menjadi barang mewah, harga barang-barang melambung tinggi tanpa kendali. Memang, jalan-jalan seperti di Jakarta menjadi kian macet, PLN sering mati, jumlah selebriti meningkat bahkan sulit membedakan antara selebriti dan politisi, selebriti jadi politisi dan politisi jadi selebriti.

Namun, bukan kemajuan dan kemerdekaan yang terjadi. Kemajuan pasti ada, tapi macet di Jakarta, bukanlah kemerdekaan mengingat social cost dari bermacet-macet ria juga menjadi pemborosan nasional. Macet lebih merupakan kesalahan manajemen transportasi, mengurangi kapasitas jalan untuk busway, bukan dengan menambah kapasitas dengan infrastuktur baru. PLN memang sering mati, bukan berarti orang makin maju, membutuhkan energi lebih banyak untuk nge-charge ponsel, magic jar, maupun menyalakan komputer. Kenyataan itu tidak terbantah sebenarnya, tapi kebijakan energi nasional yang tidak jelas. Mendapatkan energi merupakan hak warga negara dan kewajiban negara untuk menyediakannya.

Dengan jumlah penduduk yang kian banyak, alat-alat baru yang berbasis listrik, otomatis membutuhkan pasokan energi lebih banyak.Jumlah selebriti meningkat juga bukan kemajuan sebenarnya, termasuk lahirnya politisi-politisi baru dari selebriti, maupun politisi jadi selebriti. Menjadi politisi dan selebriti sekarang ini lebih menjanjikan dibanding pekerjaan lainnya. Begitu banyak sarjana kita mengangur karena tak ada lapangan kerja.

Sehingga, cara cepat hidup ‘lumayan’—kalau tak mau dibilang mewah, menjadi selebriti dan politisi merupakan pilihan yang utama bagi banyak orang. Lihat saja, banyak acara-acara TV menawarkan cara cepat jadi selebriti. Pemilu membuat orang berbondong menjadi politisi. Politisi banyak yang berlaih jadi selebriti.

Pemilu baru saja usai, Pilpres pun sudah digelar. Pertanyaannya, akan kah Indonesia menjadi lebih baik? Tiap individu mendapat perhatian karena merupakan aset bangsa, dan bukan angka-angka statistik yang dibutuhkan ketika Pemilu maupun Pilpres saja?

Selamat meresapinya, dan dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA. Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami.

Menyoal Fatwa Haram Facebook

Ulama dari Pondok Pesantren se Jawa-Madura menetapkan bahwa Facebook adalah haram jika digunakan secara berlebihan. Pengharaman ini dilakukan untuk proses mencari jodoh melalui Facebook. Ini cukup menarik. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa fatwa haram yang dikeluarkan, seperti merokok, maupun beryoga, yang sayangnya, fatwa tersebut ternyata tidak diindahkan banyak kalangan perokok maupun yang gemar olah raga yoga. Lalu bagaimana dengan Facebook (yang awalnya haram dibatasi dalam soal perjodohan)?

Facebook begitu cepat berkembang. Sejak diluncurkan 4 Februari 2004, di Indonesia sudah saja sudah ada sekitar 1,5 juta orang pengakses dan penggemar setia FB. Angka ini mungkin akan terus bertambah, dan FB akan menjadi pandemi mengingat beberapa layanan yang memikat pengguna, terutama sekali menghubungkan jalinan silaturahmi yang telah sekian tahun terputus—menghubungkan kita kembali dengan teman-teman masa kecil, remaja, kuliah, bahkan saudara yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Menakjubkan bukan. Tidak heran, resto di mall, caffee, maupun tempat makan favorit, kerap ramai oleh kumpul-kumpulnya reuni apakah SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, semua itu karena FB, yang sedikit banyak begitu mempengaruhi kehidupan kita. Tokoh-tokoh maupun selebritas, yang secara ”normal” susah didekati, bisa tiba-tiba saja menjadi teman virtual kita.

Pemilu kemarin, bahkan jelang Pilpres nanti, FB juga marak dengan para caleg yang mencari pendukung lewat dunia maya. SBY, JK maupun Megawati, juga sudah bersiap membuat FB untuk pencitraan politik dan mencari pemilih. Peranan ini tentu tak lepas dari fenomena penggunaan FB dalam kampanye yang dilakukan Barack Obama dalam kampanye Pilpres nya, yang membuat Obama menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat.

Jika diperhatikan, FB juga telah dipakai untuk beberapa hal. Dari hal-hal yang bersifat permainan, survey, juga beragam komunitas. Ada komunitas penggemar majalah tertentu, stasiun televisi tertentu, buku, masakan, politik, dan sebagainya, pokoknya FB merubah area yang tadinya masuk di yahoogroups, misalnya, langsung ke FB. Yang menarik, saat ini banyak orang lebih mudah digapai melalui message di FB atau comment status dibanding email atau telepon langsung (hehe kok bisa ya...) Ya lihat saja, wartawan-wartawan sekarang misalnya, menanyakan nara sumber nya—termasuk juga menghubungi narasumber, juga melalui FB. Dengan jawaban yang tertulis, tentunya proses editing lebih mudah dan tak perlu salah tulis dari translasi wawancara verbal.

Namun memang, FB harus digunakan secara bijaksana. Memang menarik membuat status dan memberi comment status orang lain. Namun ingat, jangan terlalu sering bikin status maupu kasih comment, sebab itu artinya Anda tidak fokus dengan pekerjaan Anda. Secukupnya saja kasih comment maupun update status. Sebab, bekerja juga adalah ibadah. Kalau sepanjang hari waktu dihabiskan ke FB, produktivitas menurun, sehingga jangan heran kalau banyak kantor mulai menutup akses ke FB. Selama, masih wajar, tentunya ”main” FB boleh-boleh saja.

Sehingga semua berpulang di diri kita sendiri. Sesuatu yang berlebihan, juga tidaklah elok. Sebab internet merupakan wilayah yang netral, dia dapat digunakan untuk hal-hal positif serta negatif, dimana kitalah yang menentukan pilihan itu. Untuk hal positif, begitu banyak yang bisa dilakukan. Beberapa sekolah, misalnya, menggunakan FB dalam proses belajar mengajar, bahkan melibatkan orang tua untuk monitoring perkembangan dan keadaan buah hatinya tercinta. Untuk hal negatif, juga tentunya sangat mudah. Kita bisa menyebarkan fitnah, mengumbar foto atau video yang melanggar UU Pornografi dan Pornoaksi, bahkan transaksi seks serta judi online.

Karena berpulang pada diri sendiri, di sinilah peran orang tua, guru, ulama, pemuka agama, bahkan presiden sekalipun, untuk mengingat anaknya, para murid, jamaah, rakyat, agar menggunakan FB secara cerdas dan bertanggung jawab. Sebab betapapun, internet adalah alat, bukan tujuan, dimana tujuannya adalah kita menjadi lebih cerdas, lebih berdaya, mempunyai network luas, yang muaranya adalah adalah agar Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang, lebih cerdas, sehat, mandiri, dan sejahtera. Itu bisa dicapai, jika kita saling mengerti tugas dan tanggung jawab masing, dan tidak membakar lumbung untuk menangkap seekor tikus alias melarang FB untuk mencegah hal yang bersifat negatif.


Soal mencari jodoh di FB, ya ini cukup sulit. Terkadang, kita sendiri tidak tahu siapa jodoh kita, dan bagaimana cara bertemunya. Ada yang bertemu di acara keramaian, bertemu di kereta api, bus kota, ada yang dijodohkan, ya termasuk ada yang bertemu melalui wahana virtual, dan berakhir ke pelaminan. Hingga saat ini, belum ada penelitian bahwa pernikahan yang berawal dari pertemuan di FB, maupun media internet, berakhir berantakan termasuk apakah akan panjang jodoh mengingat FB saja baru dikenal masyarakat kita.

Dari Kartini, Marsinah, sampai Megawati

Mencermati naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI ke-5, apalagi dikaitkan dengan gerakan perempuann khususnya dalam konteks yang disebut Orde Baru sebagai emansipasi memang sungguh menggoda. Sebab disamping kita melihat kemajuan signifikan yang telah dicapai perempuan, perhatian itu bisa merupakan analisis bagaimana metamorfosa gerakan perempuan berlangsung.

Untuk melihat benang merah ”menggeliat”-nya dunia perempuan, terutama di Indonesia, memang diperlukan kriteria tertentu karena banyak fenomena yang tentu tidak semuanya bisa dirangkul. Selain punya magnitude besar, kriteria lain yang digunakan adalah fenomena tersebut harus bisa mewakili perempuan pada zamannya. Fenomena itu adalah Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia, Pahlawan Buruh Marsinah dan Megawati. Ketiga fenomena ini akan dicoba dipertautkan dengan prediksi gerakan perempuan masa depan.

***

Nama Raden Ajeng Kartini tentu tak asing lagi bagi telinga rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan. Sebab bukan saja karena tiap 21 April, hari lahirnya diperingati, tapi lebih dari itu. Kartini, disebut-sebut sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia yang dianggap sebagai penyebab perempuan Indonesia sekarang bisa berprestasi tinggi. Jadi presiden, menteri, duta besar, jenderal, pengusaha atau wakil rakyat.

Kartini adalah pejuang emansipasi perempuan.Walau perjuangannya melalui tulisan, anak RMAA Sosroningrat dan MA Ngasirah, yang diistilahkan Pramudya Ananta Toer sebagai ”Gadis Jepara” ini, merupakan perempuan progresif radikal pada zamannya.

Dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya, Kartini melemparkan banyak gagasannya, mengurai cita-citanya, ulasannya serta kecamannya pada pemerintah Hindia Belanda. Tidak ketinggalan, timbulnya kesadaran pemikiran bahwa untuk mengangkat derajat perempuan Indonesia, pendidikan mutlak diperlukan.

Dalam surat yang ditujukan kepada Stella Zeehandelar, 12 Januari 1900, Kartini menulis: ”Orang-orang Belanda selalu menertawakan kebodohan rakyat kami. Tapi bila rakyat kami ingin maju, mereka selalu menghalang-halangi dan bahkan mengancamnya. Sekarang tahulah aku mengapa orang Belanda tak suka melihat orang Jawa maju. Apabila rakyat kami telah berpengetahuan, niscaya mereka tak mau tunduk begitu saja pada penjajah.” Gagasan-gagasan Kartini tentang perubahan nasib Hindia Belanda melalui peningkatan pendidikan rakyat, khususnya perempuan, merupakan gagasan progresif menyongsong masyarakat baru.

Kartini telah menunjukkan kemajuan daya pikirnya tentang pendidikan jauh sebelumnya, bahkan dibanding Boedi Oetomo sekalipun. Kartini tampil menyuarakan pendidikan untuk menyadarkan dan membuka wawasan pengetahuan rakyat.

***

Marsinah adalah sebuah petunjuk, mungkin lambang yang terang dan perih. Ia yang ditemukan terbunuh di sebuah dusun di daerah Nganjuk, telah menunjukkan bahwa hak asasi bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan sebagai sebuah benda yang datang dari luar dan bergulir jadi percaturan di antara orang-orang penting….”

Makna dan isi tulisan Goenawan Mohamad (Tempo, 8/1/94) yang sangat padat, mengajak orang untuk belajar dari Marsinahæburuh pabrik jam tangan di Sidoarjo, yang memimpin teman-temannya unjuk rasa menuntut perbaikan nasib sebagai buruh, kelaminnya ditusuk dengan besi dan kayu, mayatnya dibuang di sebuah gubuk di Nganjuk serta peraih Anugerah Hak Asasi Manusia Yap Thiam Hiem tentang banyak hal. Bisa simbol, perjuangan, hak asasi, pembantaian serta segudang pelajaran lain yang entah apa namanya.

Yang paling menarik, dengan kematian Marsinah, bisa jadi hal itu merupakan tanda bahwa perjuangan kaum perempuan, jika dibandingkan dengan era Kartini, sudah lebih maju. Kalau Kartini berjuang melalui tulisan, surat-suratnya, Marsinah berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dengan tenaga secara frontal, bahkan mempertaruhkan nyawa. Termasuk perlawanannya terhadap kesewenangan lelakiæpengusaha yang di-back up aparat keamanan (pemerintah). Pada kasus ini emansipasi sudah lebih progesif dan revolusioner.

Dari hal itu terkandung isyarat, gagasan-gagasan Kartini tentang perubahan nasib melalui peningkatan pendidikan, mulai menampakkan hasil—kalau tak mau disebut bumerang.Pendidikan telah menyadarkan dan membuka wawasan pengetahuan rakyat agar hak-haknya tak diinjak-injak. Bedanya, jika sebelumnya pendidikan merupakan tujuan perjuangan, kini pendidikan dijadikan basic menjawab persoalan aktual dalam mencapai tujuan.

Salah satunya, seperti yang terjadi dengan Marsinah, pemberdayaan terhadap buruh. Marsinah jadi simbol perlawanan kaum buruh, simbol perlawanan manusia terhadap kesewenangan yang menginjak hak-hak asasi manusia.

Sehingga, kalau boleh disebut, perjuangan Marsinah diilhami atau merupakan implikasi dari perjuangan Kartini—meski Marsinah sendiri belum tentu tahu betul apa yang sesungguhnya diperjuangkan Kartini.

Dalam sebuah diskusi terbatas yang diadakan Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Ketua Komisi tersebut, Saparinah Sadli menyatakan bahwa saat ini gerakan perempuan tengah memasuki fase ketiga dalam sejarah perkembangannya. Setelah masa nasionalisme dan era Orde Baru, kaum perempuan berjuang untuk kepentingan bangsa.

Bahkan, dalam masa Orba terkooptasi untuk dan oleh kepentingan penguasa. Beberapa tahun terakhir ini perempuan Indonesia berjuang dengan perspektif menyuarakan kepentingan dan visi perempuan.Di awal gerakan reformasi, muncul kekuatan gerakan perempuan yang menolak dan melawan kecenderungan perempuan sebagai korban.

Bahkan, para ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli (SIP), banyak LSM perempuan yang sembunyi dalam masa represi seperti yang dialami Marsinah, bisa disebut sebagai tulang punggung gerakan reformasi yang menumbangkan Soeharto. Mereka memberi ”bahan bakar” bagi mahasiswa selama pendudukan gedung wakil rakyat.Di panggung politik, perempuan kini makin maju.

Yaitu, dengan duduknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Posisi ini bahkan sebenarnya telah dicapai di akhir 1999 lalu, jika saja saat pemilihan presiden tidak keluar fatwa yang menolak presiden wanita dan elite politik lainnya mengerti demokrasi dengan benar. Betapa tidak. PDI-P yang dipimpinnya dengan gemilang berhasil tampil sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar dalam Pemilu bulan Juni 1999 dengan mengantongi sekitar 34% kursi di DPR.

Lebih penting lagi, Megawati sendiri diakui pernah mengalami represi begitu kejam dari Orde Baru dan sebagai tokoh utama dalam gerakan perlawanan terhadap dekade akhir rezim Soeharto ini. Dengan duduknya Megawati pada puncak kekuasaan, pada fase ini terlihat bahwa perempuan Indonesia telah berada pada puncak piramida perjuangannya. Setelah tahap perjuangan lewat pendidikan, kemudian pendidikan itu menumbuhkan kesadaran akan berbagai hal, perempuan Indonesia setahap demi setahap makin menunjukkan suara, eksistensi dan keberadaannya yang bisa disejajarkan dengan laki-laki.

***

Memprediksi gerakan perempuan Indonesia masa depan, sesungguhnya bisa dilihat dari apa yang dilakukan Megawati, untuk bisa mewakili suara dan kepentingan perempuan serta perhatiannya terhadap pemberdayaan perempuan.

Sebab jika tidak, Megawati tidak lebih dari sekadar simbol dari kekuasaan yang masih didominasi laki-laki, yang berada di sekelilingnya. Jika ini benar terjadi, tidak menggunakan kesempatan sebagai perempuan untuk memperjuangkan perempuan, hal itu merupakan antiklimaks gerakan perempuan. Sebaliknya, jika kepresidenan Megawati merupakan titik awal makin berperannya perempuan, untuk melihat salah satu probabilitas perempuan Indonesia masa depan lihatlah film lama berjudul ”Disclosure”.

Film yang dibintangi Demi Moore sebagai Meredith Johnson dan Michael Douglas sebagai Tom Sander, bercerita tentang kemajuan zaman yang pesat. Perempuan sudah sangat educated, bahkan sudah berdiri sejajar dengan pria. Sehingga, sah-sah saja jika ada perempuan yang ambisius dan rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Termasuk di dalamnya, penggunaan kekuasaan Meredith (sebagai atasan) untuk memenuhi nafsunya terhadap Tom (sebagai bawahan).

Meredith, pada kasus pelecehan seksual tersebut, menggunakan ”keberuntungannya” sebagai perempuan. Sebab, yang selama ini terdengar, kaum perempuanlah yang sering jadi korban pelecehan. Tak ada orang yang akan percaya kalau lelaki jadi korban pelecehan seksual.Fenomena film ini sungguh menarik Setelah perempuan sampai pada puncak paramida perjuangannya—alami atau paksaan, maka terjadilah kesejajaran total antara pria dan perempuan.

Pada satu sisi, terciptanya konsep kesejajaran total ini jelas memberi keuntungan tersendiri. Namun pada sisi lain, tak dapat dielakkan, hal itu akan menimbulkan ketakutan—terutama bagi kaum lelaki. Akankah perempuan fair dengan konsep kesejajaran itu? Sebab sudah telanjur beredar stereotype di masyarakat tentang apa-apa yang sudah terlalu sering dilakukan laki-laki dengan superioritasnya terhadap perempuan, dibanding superioritas perempuan terhadap lelaki.

Meski film ini mungkin merupakan pengecualian perjuangan Kartini, yang menyalahgunakan keperempuanannya untuk mencapai tujuan, cepat atau lambat fenomena seperti ini akan hadir di sekitar kita.Bahkan, bisa jadi telah hadir karena begitu banyak pula kasus yang mengisyaratkan adanya kekerasan terhadap laki-laki yang dilakukan perempuan. Kalau hal itu benar terjadi, agaknya bukan sebuah kemustahilan pula jika suatu saat akan ada fenomena memperjuangkan hak-hak lelaki. Siapa tahu?

Duh...Kasihan Nasib TKI Kita

NASIB Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencoba mengadu nasib ke luar negeri benar- benar sial. Di negara tujuan, banyak TKI menjadi korban kekerasan sampai kematian. Kalaupun selamat hingga tiba kembali ke Tanah Air, begitu turun dari pesawat di bandara, bukan sambutan "pejuang devisa" didapat. Mereka justru menjadi korban pemerasan.

Namun, meski telah banyak korban jatuh, penanganan terhadap kekerasan dan pemerasan terhadap TKI tidak menunjukkan perkembangan berarti. Bahkan, kasus TKI korban kekerasan di luar negeri menumpuk dan pemerasan di dalam negeri tidak berkurang. Hal itu terjadi karena semua pihak yang terkait masalah TKI ikut memberi andil terjadinya kasus buruk yang menimpa TKI.

Pangkal dari masalah TKI terjadi sejak di Tanah Air, sejak niat untuk menjadi calon TKI muncul. Kasus yang terjadi di Indonesia begitu khas. Niat menjadi TKI lebih banyak didominasi masalah uang agar TKI bisa lepas dari belenggu kemiskinan. Niat baik itu tidak diikuti pendidikan memadai sehingga menjadi TKI lebih didorong kenekatan. Nekat mengadu nasib di negeri orang dengan bayaran uang asing, yang tentu lebih besar dari pekerjaan serupa di Tanah Air.

Dengan pertimbangan ekonomis itu, calon TKI "rela" membayar PJTKI sekitar Rp 5 juta. Jika bernasib baik, tawaran sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, maupun sopir disambutnya. Meski telah mengalami "gemblengan" di penampungan PJTKI, dengan kondisi memprihatinkan, bekerja di luar negeri tentu berbeda dibandingkan dengan di dalam negeri. Selain sistem dan lingkungan kerja, yang tak bisa diabaikan begitu saja adalah kultur, kondisi geografis, dan aturan hukum yang berlaku di negara yang dituju. Dalam banyak kasus, miskinnya pengetahuan mengenai hal itu terkalahkan oleh tekad mengubah nasib.

Inilah masalahnya. Ketidaktahuan akan kultur membuat sering terjadi kesalahpengertian antara majikan dan pekerja. Bayangan untuk bisa bercengkerama antarpekerja, seperti di Tanah Air, tidak dapat dilakukan karena secara budaya negara yang dituju bersifat individualistis. Bagi yang bekerja di Timur Tengah, kondisi geografis mempengaruhi tingkat kebetahan bekerja. Kekerasan bisa diakibatkan karena ketidakbetahan pekerja yang membuat majikan marah. Ini diperparah jarak antarrumah yang cukup jauh dan lingkungan kerja yang tertutup seperti benteng. Kasus penganiayaan maupun pemerkosaan begitu terbuka untuk terjadi tanpa dapat diketahui banyak orang.

Minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan ke mana mengadu, membuat banyak pekerja, terutama tenaga kerja wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan hanya bisa pasrah. Syukur bila ada pekerja Indonesia, atau negara tetangga, berbaik hati menyelamatkan mereka. Sebab, untuk kabur-biasanya disebut dengan istilah kaburan-pun tidak mudah. Jika tertangkap, penjara balasannya.

Lepas dari kasus penganiayaan di negeri orang, tak berarti TKI yang kembali ke Tanah Air lepas dari masalah. Karena menganggap mereka yang baru kembali dari luar negeri membawa banyak uang hasil keringat mereka bertahun-tahun, TKI pun menjadi obyek pemerasan. Apalagi di Bandara Soekarno-Hatta yang begitu jelas dibedakan, mana TKI dan mana mereka "turis", dengan pembedaan terminal kedatangan. Akibatnya, mereka yang ingin memeras TKI lebih terfokus.

Bukan rahasia lagi jika untuk membawakan satu koper saja, pemeras menggotongnya beramai-ramai hingga empat atau lima orang dan meminta bayaran di atas normal dan per orang bukan per koli. Bukan rahasia TKI yang tidak dijemput keluarga maupun PJTKI harus mengeluarkan uang "pengertian" agar bisa lepas dari bandara. Yang memilukan, uang hasil jerih payah TKI di negara orang amblas karena terhipnotis penjahat yang mangkal di bandara, termasuk pembajakan bus yang mengangkut TKI di perjalanan.

Sebelum berangkat ke negara tujuan, sebetulnya TKI telah menjadi obyek pemerasan dan penipuan. Penipuan terjadi karena bergentayangannya pencari kerja atas nama PJTKI tertentu, yang ternyata PJTKI palsu alias "bodong". Pemerasan terjadi saat TKI ingin segera diberangkatkan ke luar negeri. Karena lowongan kerja bersifat rebutan, siapa sanggup membayar lebih dari nilai yang telah ditetapkan, yang bersangkutan diiming-imingi segera dikirim.

Persoalan utama tidak henti-hentinya kasus yang menimpa TKI karena TKI hanya dilihat sebagai komoditas. Akibatnya, tidak ada arah jelas mengenai pengiriman TKI ke luar negeri. Kita mestinya melihat negara tetangga Filipina. Mayoritas, mereka mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja terdidik. Jadilah banyak pekerja negara ini mengisi posisi paramedis ataupun engineer. Berbeda dengan kita yang mayoritas menjadi tenaga kerja tidak terdidik.

Meski tidak pada posisi yang menguntungkan dan menyenangkan, mengalirnya TKI ke luar negeri akibat jasa tenaga kerja menjadi pasar yang menjanjikan harapan. Bagi TKI, kerja ke luar negeri diharapkan bisa memberi penghasilan lebih besar. Bagi PJTKI, pengiriman tenaga ke luar negeri merupakan lahan bisnis empuk, di mana mereka bisa "bermain" lewat biaya pengiriman TKI, jasa penampungan, dan potongan harga pesawat. Pemerintah, selain mengurangi pengangguran, ekspor tenaga kerja diharapkan menambah devisa dari penghasilan yang dikirim maupun di bawa TKI ke tanah air.

Meski sebagai pejuang devisa, yang disayangkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri. Jika hanya mengandalkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 104A, keefektifannya diragukan sebab hanya bersifat sektoral terkait Depnaker saja. Selain itu, hingga kini pemerintah memberangkatkan TKI ke luar negeri hanya memberangkatkan saja. Jaminan keselamatan di negara tujuan tidak terjamin karena tidak adanya kesepakatan bersama negara penerima TKI.
Akibatnya, seperti banyak kasus di Arab Saudi, masalah TKI diselesaikan menurut wewenang pemerintah setempat dan posisi pemerintah kita tidak bisa mengintervensi keputusan yang mereka ambil.

Meski dalam cerita, tidak tertutup kemungkinan banyak TKI mendapat posisi cukup baik dan perlakuan begitu baik dari majikan. Bahkan, saat pulang tidak hanya diantar hingga bandara setempat, namun hingga sampai ke Indonesia. Perlakuan atas TKI tampaknya berbeda tergantung negara penerima. Apalagi di negara maju, yang begitu menghargai pekerja sebagai aset perusahaan.

Hanya saja sambil menunggu lahirnya UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) serta kesepakatan jelas dan menjamin TKI dengan negara penerima, baiknya semua bentuk pengiriman tenaga kerja dihentikan sementara. Jika tidak, kasus menyangkut TKI akan kian bertumpuk, sementara pemerintahnya tak bisa berbuat apa- apa. Padahal, pemerintah tetap merupakan kunci harapan perbaikan penanganan masalah TKI. Pedulikah?