Pengguna Jejaring Sosial Belum Sadar akan Dampak Negatif yang Ditimbulkan

Mayoritas pengguna internet Indonesia terhubung ke situs jejaring sosial menganggap bahwa jejaring sosial bermanfaat. Namun begitu, mayoritas pengguna jejaring sosial belum/tidak menyadari dampak negatif jejaring sosial. Demikian hasil survei yang dilakukan Masyarakat Internet Indonesia (MASTER) terhadap pengguna internet di Indonesia. Survei itu sendiri dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap pengguna internet, baik secara langsung maupun melalui internet (email dan jejaring sosial) dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 5 Maret 2010 di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Denpasar dan Batam.

Dari survei yang dilakukan ada 1000 jawaban responden yang terkumpul. Berdasar survei dengantingkat kepercayaan 95 persen, sampling error +/- 3,3 persen ini, mayoritas pengguna internet (91%) terhubung ke situs jejaring sosial dan menganggap bahwa jejaring sosial bermanfaat. Tidak mengherankan jika situs jejaring sosial (Facebook, 21%) menjadi situs yang paling sering dikunjungi pengguna internet Indonesia.

Mayoritas pengakses jejaring sosial lebih menyukai Facebook (73%) dibanding Twitter. Menurut Heru, responden menganggap Facebook menarik karena bisa menghubungkan pertemanan (19%), menggalang people power/ kekuatan rakyat (19%), serta dapat membaca status (18%), yang kemudian bisa dikomentari (16%). Dari penggunaan jejaring sosial, Pengguna jaringan sosial mayoritas belum sadar dan tidak sadar (total 58%) akan dampak negatif jejaring sosial.

Dari hasil survei didapat pula bahwa pengguna internet mayoritas menggunakan layanan internet untuk pertemanan (31%), mencari informasi (27%) dan membaca berita (15%). Mayoritas pengguna Facebook mendapatkan teman baru setelah bergabung di Facebook, kemudian melakukan reuni dengan teman-teman lama, serta bergabung dalam aktivitas gerakan sosial berbasis jejaring sosial. Mayoritas Pengguna internet mengeluarkan dana Rp. 200-500 ribu per bulan untuk koneksi data.

Sumber: Masyarakat Internet Indonesia

Tulisan tentang Potensi Jejaring Sosial dan "People Power"

Tulisan saya tentang "Jejaring Sosial dan "People Power" (Kekuatan Rakyat) dimuat di Harian Kompas (Kamis, 5 November 2009). Beriktu tulisannya. Selamat membaca:

Jejaring Sosial dan Kekuatan Rakyat

Hingga kini lebih dari setengah juta pengguna jejaring sosial Facebook bergabung dalam ”Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto”.

Dukungan itu sebagai respons atas penahanan dua unsur pimpinan (nonaktif) KPK terkait kasus yang dinyatakan kepolisian sebagai ”penyalahgunaan wewenang”.

Gerakan yang melibatkan pengguna Facebook—facebookers—ini merupakan kali kedua setelah beberapa waktu lalu bergerak cepat dalam mendukung Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim e-mail keluhan ke beberapa teman.

Peran internet

Julianne Schultz dalam Universal Suffrage? Technology and Democracy mengatakan, kemampuan adaptif teknologi memiliki kapasitas untuk memengaruhi kemampuan masyarakat berfungsi di sebuah masyarakat demokrasi. Itu sebabnya teknologi berpotensi memengaruhi hakikat demokrasi itu sendiri.

Dengan hadirnya internet, misalnya melalui mailing list, topik diskusi atau percakapan yang semula berkisar soal ilmu pengetahuan meluas. Informasi dari politik, teknik, hingga erotik hadir di sini. Wilayah publik menggantikan matriks demokrasi politik seperti di kafe, taman, sudut jalan, yang diistilahkan Jurgen Habermas sebagai ruang publik.

Dalam melihat emansipasi politik, penggunaan kata ”publik”, ”berbicara”, dan pertemuan ”tatap muka” cukup membingungkan dan kompleks. Selain hal itu hanya berupa ”kedipan elektronik”, juga karena piksel-piksel itu dikirim individu dari lokasi-lokasi berbeda, jauh, dan mungkin belum pernah bertemu. Namun, ruang publik, apalagi dengan Web 2.0, juga bisa diciptakan dan berlangsung melalui tampilan elektronik di layar monitor.

Di Indonesia, setelah lebih dari tiga dekade rezim Soeharto menikmati kontrol yang hampir mutlak atas ruang media, komunikasi dan informasi, internet menjadi alat penting mengakhiri era ini. Pelengseran rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ke Orde Reformasi sedikit banyak juga dipengaruhi gelombang informasi lewat internet.

Peran internet sebagai media alternatif saat media dalam negeri dihantui ketakutan pascapemberedelan Tempo, Editor, dan DeTIK cukup signifikan. Beberapa situs, Apakabar, Indonews, Joyonews, Pijar Online dan Tempo Interaktif, memberi warna percepatan penyebaran informasi politik yang kontroversial dan kritis saat itu. Situs-situs itu lebih cepat menebar berita daripada media massa lain.

Jejaring sosial

Dalam setahun terakhir ini, peran jejaring sosial amat terasa. Banyak orang yang sudah lama tak bertemu dipertemukan melalui jejaring sosial seperti Facebook. Pertemuan yang semula bersifat online berlanjut ke ”kopi darat”. Beragam reuni digelar, dari teman kuliah hingga kawan sekolah. Di sini terlihat, pertemanan yang bersifat online bisa menjadi offline bilamana ada keterkaitan yang mengikat dalam pertemanan offline, misalnya teman sekolah, kawan di kampus, komunitas tertentu, maupun rekan kerja. Bentuk pertemanan tanpa latar belakang seperti itu tidak dapat dikategorikan pertemanan yang nyata.

Ketika banyak seruan melalui jejaring sosial mengenakan pita hitam sebagai ”kelanjutan” dukungan terhadap KPK, diakui atau tidak, seruan tidak banyak dilakukan. Sebab, bentuk persetujuan dukungan lewat jejaring sosial amat mudah. Terima notifikasi, lalu tinggal klik apakah kita setuju atau tidak gerakan itu. Berbeda dengan realitas. Pita harus dicari bahkan dibeli, untuk demo bersama tentu juga butuh dana, sehingga akhirnya hanya sebatas dukungan online saja.

Namun, bukan berarti jejaring sosial dapat diabaikan. Jika ada pihak yang pandai menggerakkan komunitas yang online menjadi offline, apalagi dengan mengusung isu satu ”musuh bersama”, bukan tidak mungkin jejaring sosial dapat menjadi kendaraan meraih simpati publik, yang meluas memicu kekuatan rakyat.

Karena itu, sebelum itu terjadi, galangan opini maupun isu yang mengemuka melalui jejaring sosial tetap perlu menjadi perhatian. Setidaknya, kalau tak menggerakkan rakyat ke jalan, demokrasi melalui ”kedipan layar elektronik” tetap lebih berbiaya murah dan potensi kerusakan yang dihasilkan tak semenakutkan jika ratusan ribu orang berkumpul untuk berdemo. Itu bisa dikatakan, kedewasaan demokrasi sebenarnya, berpendapat tanpa harus dengan kekerasan.